MAN PESANGGARAN BANYUWANGI

menuju madrasah unggul, berprestasi berwawasan islami

SEARCH

INFO LOMBA

BLOG

VISITOR


web widgets

RevolverMaps

SENYUM MADRASAH

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

TATA UPACARA SIPIL (MODUL)

Oleh Admin 16-12-2013 09:58:31

BAB I                                                                      

PENDAHULUAN 

A.    Latar  Belakang 

         Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental aparatur Departemen Agama dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, perlu selalu diadakan upaya peningkatan penertiban dan penyempurnaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pembinaan pegawai. Salah satu upaya tersebut adalah pembinaan tata upacara sipil agar dapat diterapkan dalam upacara-upacara resmi khususnya di lingkungan Departemen Agama.

 

  1. B.    Tujuan Pembelajaran
  2. 1.   Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta memiliki pemahaman tentang Tata Upara Sipil (TUS) dan mampu mempraktekkannya dalam upacara resmi.

 

  1. 2.   Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu menjelaskan tentang: (a) pengertian dan ruang lingkup Tata Upacara Sipil (TUS);  tata tempat, tata upacara serta tata penghormatan dalam upacara resmi; dan persiapan dan pelaksanaan tata upacara untuk tiap-tiap jenis upacara sipil.

 

 

  1. C.    Diskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas tentang pengertian dan ruang liingkup  Tata Upacara Sipil (TUS), tata tempat, tata penghormatan dalam uacara resmi, dan persiapan dan pelaksanaan tata upacara untuk tiap-tiap jenis upacara sipil.

 

D.  Dasar Hukum Tata Upacara Sipil

 

  1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol,
  2. Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 1990  tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.
  3. Keputusan Menteri Agama nomor 71 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan dilingkungan Departemen Agama.
  4. Undang-Undang     Nomor 8  Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan dan Bendera Kebangsaan Indonesia Raya.

 

 

  1. D.   Definisi dan Ruang Lingkup Tata Upacara Sipil

 

         Tata Upacara Sipil TUS) adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi di lingkungan pemerintahan baik Departemen maupun non Departemen, selain instansi Militer dan Polri. Sebenarnya prinsip-prinsip dasar TUS  diambil dari Tata Upacara Militer (TUM), tetapi dalam pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri sehingga memiliki ciri khas yang berbeda dengan TUM.

         Adapun ruang lingkup TUS meliputi  upacara-upacara resmi sebagai berikut:

            1. Pelantikan pejabat dan serah terima;

            2. Upacara peresmian;

            3. Upacara peletakan batu pertama;

            4. Upacara Bendera;

            5. Upacara hari-hari besar keagamaan.

 

 

BAB II

TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN DALAM UPACARA SIPIL  

A.  TATA  TEMPAT 

Tata tempat adalah aturan mengenai urutan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam  kenegaraan atau acara resmi.

Tata tempat pada hakikatnya mengandung unsur-unsur:

-    Siapa yang berhak didahulukan;

-    Siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat;

-    Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan karena jabatan, pangkat atau derajat di dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

 

1. Tata Tempat Pejabat  Negara dan Pemerintah

 

    Urutan dan tata tempat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, sebagai berikut

a. Presiden;

b. Wakil Presiden;

c. Ketua Lembaga Tinggi Negara;

d.  Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedududkan setingkat dengan Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian RI;

e.  Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tinggi Negara, termasuk Hakim Agung dan Mahkamah Agung;

f.  Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dan Pejabat Pemerintah tertentu.

 

2. Tata Tempat bagi Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu)

 

Tata tempat bagi tokoh masyarakat tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990  urutannya adalah sebagai berikut:

 a.  Tokoh masyarakat tertentu, terdiri dari;

       1).  Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional;

       2).  Tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah.

 b. Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional, meliputi:

       1).  Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden;

       2).  Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;

    3). Ketua Umum Partai Politik ;

 4). Pemilik Tanda Kehormatan Republik Indonesia berbentuk bintang sebagaimana

      dimaksud dalam Pasal XII Nomor urut 1 s.d 6  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan ketentuan mengenai beberapa tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang Urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang, yaitu:

a).  Bintang Republik Indonesia Adipura (I);

b).  Bintang Republik Indonesia Adipradana (II)

c).  Bintang Republik Indonesia Utama (III);

d).  Bintang Republik Indonesia Pratama (IV)

e).  Bintang Republik Indonesia Nararya (V);

     5). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia;

6).            Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

 

   c.  Tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah, meliputi :

 1). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik ;

 2). Pemuka Agama dan pemuka adat setempat;

 3). Tokoh lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

 

        Tata tempat bagi tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional dalam acara kenegaraan atau acara resmi ditentukan sebagai berikut:

a.  Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden pada urutan tata tempat setelah Wakil Presiden;

b.  Perintis kebangsaan/kemerdekaan, pada urutan tata tempat setelah kelompok Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

c.  Ketua Umum Parpol  pada urutan tata tempat setelah kelompok Menteri Negara;

d.  Pemilik tanda kehormatan Republik Indonesia berbentuk bintang, pada urutan tata tempat setelah kelompok Ketua Mahkamah Agung;

e.  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia pada urutan tata tempat setelah kelompok Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

 

Pejabat Negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah dalam acara resmi yang diselenggarakan di daerah, mendapat tempat sesuai dengan ketentuan tata tempat, sebagai berikut:

a.  Gubernur KDH Tingkat I, Ketua DPRD Tingkat I;

b.  Panglima Daerah Militer/Komandan Komando Resort Militer, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan dan POLRI,  Kepala Kejaksaan Tinggi;

c.  Wakil Gubernur, Sekretaris Wilayah Dati I, Wakil Ketua DPRD Tk I;

d.  Kepala Kanwil Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Walikotamadya, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Resort Militer/setingkat, tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah;

e.  Pejabat pemerintah daerah lainnya setingkat asisten.

 

3.   Tata Tempat di Lingkungan Departemen Agama.

 

Tata urutan pejabat di Lingkungan Departemen Agama menurut Keputusan  Menteri  Agama Nomor 18 Tahun 1975 (yang disempurnakan), adalah sebagai berikut: a. Pimpinan:  Menteri Agama Republik Indonesia; (b) Pejabat Eselon I; (c) Pejabat Eselon  II; (d) Pejabat Eselon  III; (e) Pejabat Eselon  IV. 

       Tata urut atau preseance tersebut memudahkan pejabat/petugas protokol untuk mengatur tempat bagi para undangan pada suatu upacara, karena itu pejabat/petugas protokol harus mengenal terlebih dahulu tamu/undangan yang akan hadir.

Beberapa ketentuan yang dapat dijadikan petunjuk untuk menempatkan tamu atau undangan di Lingkungan Departemen Agama, antara lain:

  1. Bila Menteri Agama hadir bersama istri, maka istri Menteri ditempatkan sesuai kedudukan suami;                
  2. Bila yang hadir mantan Menteri atau pensiunan pejabat tinggi, maka beliau mendapat tempat setingkat lebih rendah daripada sewaktu masih aktif. Tetapi pada tempat setingkat lebih rendah tersebut, ditempatkan pada tempat utama;
  3. Pada dasarnya kehadiran pada acara kenegaraan tidak dapat diwakilkan. Apabila undangan diwakilkan, yang mewakili mendapat tata tempat sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak dapat menduduki tempat yang telah disediakan untuk pejabat yang diundang resmi, atau yang diwakili.

 

 

B. TATA UPACARA.

 

1.   Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan:

a.  Kelengkapan upacara ;

b.  Perlengkapan upacara ;

c.  Urutan acara dalam upacara.

 

 2.  Khusus untuk upacara bendera dalam acara kenegaraan dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, urutan acara ditentukan sebagai berikut:

a.  Pengibaran bendera pusaka Merah Putih diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

b.Mengheningkan cipta;

c.  Detik-Detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng       dan lain-lain selama satu menit;

d.  Pembacaan teks Proklamasi;

e.Pembacaan do’a.

 

 3.  Pelaksanaan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan tidak dengan upacara bendera diperlukan kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, dan urutan acara.

 

Urutan acara dalam acara kenegaraan berupa kunjungan kenegaraan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Asing, dikelompokkan dalam:

a.Acara penyambutan kedatangan tamu negara;

b.Acara pokok kunjungan;

c.  Pelepasan tamu negara.

 

Urutan acara dalam acara resmi lainnya terdiri dari:

a.Pembukaan/sambutan;

b.Acara pokok;

c.  Penutup.

 

Pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi pula tata bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan pakaian upacara.

 

  4. Tata bendera dalam upacara bendera:

1.Bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam;

2.Tiang bendera didirikan di atas tanah di halaman depan gedung;

3.Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

 

 5.  Tata lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara kenegaraan atau upacara resmi:

a.  Apabila diperdengarkan dengan musik, maka lagu Kebangsaan Indonesia Raya dibunyikan lengkap satu kali;

b.  Apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan  dua kali ulangan;

c.  Pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;

4.  Pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan bendera tidak dibenarkan dengan menggunakan musik dari tape recorder atau piringan;

 

5.  Jika tidak ada korps musik/genderang dan atau sangkala, maka pengibaran/ penurunan bendera diiringi dengan nyanyian bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

 

 6.  Pakaian Upacara:

a.  Pemakaian pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis upacara tersebut;

b.  Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap; pakaian dinas upacara kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat;

c.  Dalam acara resmi digunakan pakaian sipil harian atau seragam KORPRI atau  seragam resmi lainnya yang telah ditentukan.

 

 

 

C.  TATA PENGHORMATAN

 

Tata penghormatan meliputi: pemberian tata tempat, penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah serta pemberian bantuan-bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

 

1. Pemberian tata tempat.

 Pemberian tata tempat diberikan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.

 

  2.Penghormatan bendera kebangsaan dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya:

 

a.  Pemberian penghormatan menggunakan bendera kebangsaan merah putih dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan bendera kebangsaan merah putih dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

 

b.  Selain penghormatan sebagaimana dimaksud di atas apabila pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran bendera setengah tiang bendera kebangsaan merah putih sebagai tanda berkabung selama waktu tertentu;

 

 

c.  Pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih, ditetapkan sebagai berikut :

 

1).

2).

3).

 

 

4).

5).

 

 

 6). 

 

7).

 

 

8).

 

 9).

 

 

10).

Selama tujuh hari bagi Presiden dan Wakil Presiden;

Selama lima hari bagi Ketua Lembaga Tinggi Negara;

Selama tiga hari bagi Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat

dengan Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian RI;

Selama tujuh hari bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden;

Hari-hari selama pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih

tersebut dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikabarkan diseluruh

pelosok tanah air;

Dua hari bagi pejabat negara lainnya. Ketua/Kepala/Dirjen dari Lembaga Pemerintah non Departemen, atau tokoh masyarakat tertentu lainnya.

Sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia, bagi jenazah Pejabat Negara,

Pejabat Pemerintah dan Tokoh masyarakat tertentu yang meninggal dunia di luar

negeri;

Pelaksanaan pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih dilakukan sejak pengibaran upacara  sampai terbenam matahari;

Apabila pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari nasional, maka bendera kebangsaan merah putih dikibarkan secara penuh;

Penghormatan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya.

 

 

 

BAB  III

 PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UPACARA SIPIL

A.  PERSIAPAN UPACARA

 

Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pejabat/petugas protokol dalam penyelenggaraan upacara, adalah:

(1). Undangan; (2). Kelengkapan upacara; (3). Perlengkapan upacara; (4). Urutan acara dalam upacara; (5). Denah tempat upacara; (6). Tempat duduk; (7). Konsumsi;

(8). Kebersihan; (9). Rapat koordinasi persiapan; (10). Gladi kotor;  (11. Gladi bersih).

 

1. Undangan

Dalam undangan perlu diperhatikan: (a) diampirkan susunan acara; (b) dikirim satu minggu sebelum hari pelaksanaan; (c) penyampaian undangan dengan lembar pengantar; (d) nama yang diundang harus ditulis jelas, lengkap dan benar, nama jabatannya atau nama pribadinya; (e) dalam undangan ditulis catatan khusus, antara lain : Pakaian :  - Pakaian Sipil Harian (PSH); Pakaian Sipil Lengkap (PSL); Pakaian Sipil Resmi (PSR); Repondez sil vous plait (RSVP), harap menjawab; dan (f) Pengecekan undangan.

2. Kelengkapan Upacara

Kelengkapan Upacara, antara lain: (a). Pembina upacara; (b). Peserta upacara; (c) Pembaca naskah; (d). Pembawa acara; (e). Pembaca kitab Suci; (f). Pembaca Do’a; (g) Pemimpin lagu Kebangsaan Indonesia Raya; (h). Penerima tamu; (i). Petugas keamanan; (j). Pengerek bendera; (k). Pemimpin upacara; (l). Penanggungjawab upacara; (m).   Pemimpin barisan.

3. Perlengkapan Upacara

a.  Perlengkapan Upacara Bendera: (1). Tiang bendera dengan tali; (2). Bendera; (3). Mimbar upacara; (4). Naskah yang akan dibaca seperti: (a). Teks Pancasila; (b). Teks Pembukaan UUD 45; (c). Teks Panca Prasetya KORPRI; (d). Teks Do’a; (e) Pengeras  suara.

  b.  Perlengkapan Upacara dalam Ruangan meliputi : (1). Bendera Merah Putih;         (2). Bendera KORPRI; (3). Bendera Departemen Agama; (4). Bendera Organisasi; (5). Podium; (6). Naskah yang akan dibaca/ditandatangani, seperti: Surat Keputusan; Berita Acara; Teks Do’a; (7). Pengeras suara; (8). Lampu penerangan; (9). Meja kursi;  (10). Gambar Presiden dan Wakil Presiden; (11). Peralatan khusus dalam peresmian/pembukaan, alat pengguntingan pita, gong,   palu, kentongan, sirine, bedug;  (12). Dekorasi sesuai dengan letak tata tempat, jenis upacara dan ciri identitas Departemen Agama; (13).  Buku tamu.

c.  Perlengkapan Upacara di Luar Ruangan meliputi : (1).  Podium; (2).  Naskah yang akan dibaca/ditandatangani, seperti: Surat Keputusan; Berita Acara; Teks Do’a; (3).  Pengeras suara; (4).  Lampu penerangan; (5).  Meja kursi; (6).  Tenda; (7). Peralatan khusus dalam peresmian/pembukaan/peletakan batu pertama, alat  pengguntingan pita, gong, palu, kentongan, sirine, bedug; (8).          Dekorasi sesuai dengan letak tata tempat, jenis upacara dan ciri identitas Departemen Agama; (9).  Buku tamu.

4. Urutan Acara dalam Upacara

Urutan penulisan acara dalam upacara meliputi nomor, tanggal, jenis acara, uraian pembawa acara, keterangan pelaksanaan.

 

 

          5. Denah Tempat Upacara.

a. Di dalam ruangan

Dalam ruangan, denah tempat upacara harus memperhatikan:

1). Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu ke luar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Tamu membelakangi pintu keluar;

2).  Jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan luar, tempat paling tengah;

3).  Penyusunan kursi tergantung pada jumlah undangan, macam upacara, keserasian dan kelancaran keluar masuk.

a.  Di lapangan terbuka.

Di lapangan terbuka harus memperhatikan:

1). Keadaan dan bentuk lapangan yang dipakai;

2). Macam dan sifat upacara;

3). Pemasangan tenda dan kursi perlu memperhatikan sinar matahari, arus  keluar masuk dan  bentuk lapangan.

6.  Tempat duduk.

                Pengaturan tata tempat duduk dilakukan sesuai dengan tata tempat.

          7.  Konsumsi.

               a. Konsumsi disesuaikan dengan sifat dan waktu upacara;

                 b. Diusahakan menyajikan hidangan masakan khusus daerah/nasional;

                 c. Diusahakan sepraktis mungkin.

          8.  Kebersihan.

                Kebersihan mencakup di dalamnya:

a. Suasana yang bersih;

                  b. Kebersihan peralatan dan hidangan.

9.  Rapat Koordinasi Persiapan.

  Untuk suksesnya upacara, maka pejabat/petugas protokol perlu mengadakan rapat  koordinasi persiapan dengan unit-unit atau instansi lain yang secara fungsional  berhubungan dengan isi dan sifat upacara yang akan dilaksanakan, demikian pula dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab dibidang keamanan.

10. Gladi Kotor.

 Sebagai persiapan awal perlu diadakan latihan atau gladi kotor, minimal dua hari sebelum berlangsungnya upacara.

 

 

11. Gladi  Bersih (General Reharsal )

  Sebagai persiapan terakhir dan pengecekan segala hal yang perlu dipersiapkan, maka perlu diadakan latihan atau gladi bersih, minimal sehari sebelum berlangsungnya   upacara, lengkap menurut urutan acara, dan kelengkapan upacara sebagaimana yang   akan dilaksanakan  sesungguhnya.

 

B. PELAKSANAAN UPACARA SIPIL PADA BERBAGAI JENIS UPACARA

            Jenis-jenis upacara resmi meliputi:

            1. Pelantikan pejabat dan serah terima;

            2. Upacara peresmian;

            3. Upacara peletakan batu pertama;

            4. Upacara Bendera;

            5. Upacara hari-hari besar keagamaan.

            Pelaksanaan upacara resmi:

       1. Pelantikan Pejabat dan Serah Terima.

           Tata cara pelantikan pejabat dan serah terima, adalah sebagai berikut :

  a.

Pejabat/petugas protokol ikut menjemput kedatangan pejabat yang mengambil sumpah;

  b.

Hadirin berdiri selama upacara pelantikan berlangsung;

  c.

Pembacaan susunan acara dilakukan oleh pembawa acara;

  d.

Pembacaan kitab suci;

  e.

Pembacaan surat keputusan dilakukan oleh pejabat/petugas yang ditentukan;

  f.

Rohaniwan mengambil tempat yang telah ditentukan dan siap dengan tata cara menurut agama pejabat yang akan di sumpah;

  g.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh  pejabat yang mengambil sumpah;

  h.

Penandatanganan berita acara oleh pejabat yang mengambil sumpah, dengan dua orang saksi dengan dua orang saksi yang jabatannya minimal sama dengan pejabat yang dilantik dan pejabat yang mengangkat sumpah;

  i.

Kata pelantikan dilakukan oleh pejabat yang mengambil sumpah;

  j.

Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh pejabat yang mengambil sumpah dilanjutkan dengan penyerahan  Memori Akhir Tugas;

  k.

Khusus untuk  Rektor IAIN/UIN diadakan pengalungan jabatan Rektor oleh pengambil sumpah;

  l.

Sambutan pejabat yang mengambil sumpah;

  m.

Pemberian  ucapan selamat dilanjutkan dengan ramah tamah;

  n.

Pemberitahuan acara resmi telah selesai;

  o.

Hadirin berdiri selama upacara pelantikan berlangsung;

 p.

Khusus untuk upacara serah terima dan pelantikan Ketua PTA dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan PA dilantik oleh Ketua PTA

 

Contoh:

Tata ruang pada upacara pelantikan  dan serah terima jabatan

untuk yang beragama Islam  

 

1

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6 meja

 

11

 

 

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

7

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 














Keterangan:

1.   Pejabat pengambil sumpah.

2.   Pejabat/pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah

3.   Saksi – saksi.

4a. Rohaniwan pada saat sebelum dan sesudah pengambilan sumpah jabatan.

4b. Rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

5.   Pembawa acara.

6.  Meja tempat penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan dan  serah terima jabatan.

7.  Tempat undangan yang setaraf dengan pejabat pengambil sumpah dan yang setingkat lebih rendah.

8.   Tempat undangan lainnya.

9.   Pembaca kitab suci.

  10.  Pembaca do’a.

  11.  Pembaca surat keputusan.

Contoh:

Tata ruang pada waktu acara pelantikan  dan serah terima jabatan

untuk yang beragama Hindu dan Budha.

 

 

 

1

 

5

3

 

 

 

 

 

 

6

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 











      Keterangan:

      1.  Pejabat pengambil sumpah.

      2.  Pejabat / pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah.

      3.  Saksi-saksi

      4a  Rohaniwan pada saat sebelum dan sesudah pengambilan sumpah jabatan.

      4b  Rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

      5.   Pembawa acara.

  1. Meja tempat penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan.

7.   Tempat undangan yang setaraf dengan pejabat pengambil sumpah  dan setingkat lebih rendah.

8.   Tempat undangan lainnya.

9.   Pembaca Do’a.

 10.   Pembaca surat keputusan.

 

 

 

Contoh :

Tata ruang pada waktu acara pelantikan  dan serah terima jabatan untuk yang Beragama Kristen  dan Katolik.

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b